Berkaca dari angkutan barang, rasanya seumur-umur Indonesia berdiri belom pernah kita mendengar ada demontrasi yg diinisiasi operator angkutan barang. Saya coba cari di google dengan kata kunci “demontrasi angkutan barang”, ngga ada satupun beritanya.

Sebaliknya demontrasi angkutan umum, coba Anda cari di mesin pencari, beritanya mererod ada di mana-mana. Dari sebelum ada angkutan online juga angkutan umum sering demo, misal karena ada penambahan armada atau ada pembukaan trayek baru.

Kalo kita telaah lebih jauh, apakah operator angkutan barang umum tidak banyak pesaing? Tidak banyak yang bangkrut? Pesaing angkutan barang umum juga banyak: jasa-jasa profesional angkutan barang seperti adanya tiki, ada JNE, perusahaan bus juga ada yang sekarang usaha angkutan barang umum, mereka juga berhadapan dengan angkutan barang online seperti go-send, pengusaha angkutan barang yang dimiliki perseorangan juga banyak yg gulung tikar, tapi kenapa mereka tidak melakukan demontrasi seperti saudaranya (angkutan penumpang umum)?

Perbedaan mendasar angkutan orang umum dan angkutan barang umum adalah pada pengaturannya. Angkutan orang terlalu banyak diatur (untuk yg dalam trayek harus memenuhi persyaratan kepengusahaan, aturan dan ijin trayek, uji berkala. Untuk yang tidak dalam trayek seperti taksi harus punya ijin operasi, menguasai pool, bengkel dll dsb), sementara angkutan barang tidak terlalu banyak diatur, satu dari sedikit aturan yang umum dihadapi oleh angkutan barang umum adalah uji berkala dan ini pun berlaku umum karena semua kendaraan yang dianggap kendaraan barang harus diuji berkala (kir) tanpa melihat dia itu angkutan umum atau bukan umum (pribadi). *mobil tetangga saya juga yg ada baknya harus di-kir padahal jarang dipake buat ngangkut barang, cuman gaya doang! :))

Berkaca dari hal ini, boleh dong saya menyatakan bahwa banyaknya aturan yg dibebankan kepada operator berpeluang untuk timbulnya demontrasi (yg bisa dipandang sebagai ketidakpuasan). Dan berdasar hal ini pula saya fikir, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan perhatiannya pada kewajibannya untuk menyediakan angkutan umum yang memadai daripada menambah aturan-aturan baru yang belum tentu bisa dilaksanakan. (Lihat pasal 5 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan LLAJ adalah tanggung jawab negara dan pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya atas nama negara).

Sekalipun misal pemerintah (yang bertindak atas nama negara) terpaksa harus menetapkan aturan maka aturan tersebut harus berlaku umum, misal: daripada menetapkan aturan uji kir yang hanya berlaku untuk angkutan umum, angkutan barang dan angkutan online, kenapa tidak sekalian aja semua kendaraan wajib uji berkala? Belum tersedianya alat uji adalah bukan alasan karena sekarang uji kendaraan bisa dikerjasamakan dengan bengkel- bengkel kendaraan. Daripada membuat klasifikasi-klasifikasi angkutan umum yang terlalu banyak yg belum tentu juga ada di seluruh wilayah Indonesia yang karakteristiknya berbeda-beda lebih baik memfokuskan pada penyediaan fasilitas yang mampu disediakan pemerintah (lihat angguna hanya ada di surabaya dan rasanya tidak perlu diakomodir dalam aturan yang berlaku nasional).

Wallahu alam. Ini pemikiran pribadi tidak mengatasnamakan organisasi manapun, jika salah maka adalah kesalahan penulis sendiri, jika bener silakan dimanfaatkan. Makasih 🙂

Bandung, 13 oktober 2017

Dr. Karda DY

Advertisements