kuliah transportasi

materi kuliah transportasi: penelitian, berita & informasi, kebijakan transportasi di Indonesia

Badan hukum, Koperasi & perorangan

Salah satu akar permasalahan buruknya kinerja angkutan umum menurut Dr Heru Sutomo, 2002 adalah kepemilikan perseorangan:

Untuk itulah maka “Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia” (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dinyatakan tidak berlaku, segala usaha angkutan umum haruslah berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.”(Pasal 1 ayat 15)

“Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 139 ayat 4)

“Yang dimaksud dengan ‘badan hukum’ adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.” (Penjelasan Pasal 220 ayat 1 huruf c)

Namun demikian (masih) ada juga yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat:

“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat” (Pasal 7 ayat 1),

kepengusahaan transportasi yang boleh dilakukan oleh perorangan diantaranya adalah penyelenggaraan fasilitas parkir:

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

  1. usaha khusus perparkiran; atau
  2. penunjang usaha pokok.

(Pasal 43 ayat 2)

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kata “koperasi”, Koperasi muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yakni:

Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

  1. badan usaha milik negara;
  2. badan usaha milik daerah;
  3. perseroan terbatas; atau
  4. koperasi.

(Pasal 79 ayat 2)

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi yang memiliki unit usaha di bidang Angkutan jalan.

(Penjelasan Pasal 79 ayat 2 huruf d)

_________________________

Kepengusahaan angkutan umum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ harus berbadan hukum, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bisa dalam bentuk koperasi, dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, untuk koperasi: kepemilikan bisa atas nama perseorangan (lihat pasal 40 PM 108 Tahun 2017) Menurut Mahkamah Agung: pembatasan untuk transportasi online telah membatasi pertumbuhan usaha mikro. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang UMKM (sumber)

*** jadi lingkarannya seperti ini: usaha perorangan kurang sehat –> badan hukum –> koperasi –> perorangan lagi!

Anda pusing ngga? saya pusing! hehehe…..

Advertisements
%d bloggers like this: